Home » » Jokowi Ke Lapindo?terlambat PKS sudah duluan

Jokowi Ke Lapindo?terlambat PKS sudah duluan

Dipublikasikan Oleh Mawardi Ardi pada Kamis, 29 Mei 2014 | 13.54

 Judul Asli :

Jokowi Blusukan ke Lumpur Lapindo, Mau Ngapain ?

Penulis :Ferry Koto

Hari ini (29/5), Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Aktif yang akan cuti yanggal 31 Mei 2014 karena ditugaskan PDI-P nyapres, berencana BLUSUKAN ke Lumpur LAPINDO Sidoarjo.
Sebagaimana kita ketahui Jokowi POPULER ditengah masyarakat, ya karena BLUSUKAN ini. Kelihatannya BLUSUKAN merupakan kegiatan rutin yang mendominasi AGENDA KERJA Jokowi. Bisa kita saksikan di media, tidak ada berita tentang Jokowi yang tidak mengenai BLUSUKAN. Nampaknya Blusukan ini juga Program andalannya jika nanti jadi Presiden Indonesia 2014-2019. Dan tampaknya team sukses Jokowi sangat faham bahwa Rakyat akan mudah dipengaruhi dengan cara cara pendekatan melalui image Blusukan ini, bukan pada mengajukan Gagasan atau Program kerja bagaimana mengurus Indonesia.
Dalam konteks BLUSUKAN KE LAPINDO ini, saya terus terang mengalamai sedikit ketidak mengertian dan menimbulkan tanya atas beberapa hal. Yang pada dasarnya dilandasi atas kenyataan bahwa kasus LAPINDO bukan kasus baru yang muncul beberapa bulan belakangan, tapi kasus yang sudah menahun, yang menjadi kasus nasional tidak sekedar persoalan Sidoarjo sebagai daerah yang mengalami nya.
Pertanyaan itu diantaranya :
1. Sebagai Gubernur DKI yang masih aktif kenapa Jokowi perlu BLUSUKAN ke  LAPINDO ?
Apa Jokowi punya idea melakukan sesuatu sebagai Gubernur DKI yang dapat menyelesaikan Persoalan masyarakat yang tertimpa persoalan LAPINDO ? Apakah JOKOWI mau import ke DKI lumpur Lapindo ? seperti alasannya Blusukan ke NTT untuk Kepentingan Tugas Gubernur DKI yang akan Import Sapi demi memenuhi kebutuha Daging warga DKI ?
Pertanyaan ini penting, karena jika Jokowi datang ke daerah ini sebagai CAPRES yang akan merebut hati rakyat dengan mempolitisi bencana LAPINDO, ini sebuah pelanggaran serius ATURAN PEMILU, melanggar aturan Kampanye yang belum waktunya dilakukan. Bawaslu dan KPU harus turun tangan, jangan sampai JOKOWI dijebak (mungkin) oleh lawan Politik berkampanye tanpa sadar, bisa gagal pencalonannya (Senyata nya JOKOWI belum ada kepastian lolos Verifikasi KPU).
Apalagi dari yang saya, selama Jokowi menjadi walikota Solo bahkan Gubernur DKI, belum pernah datang ke Lapindo (CMIIW) memberikan perhatian seperti banyak pejabat Negara dan Kepala daerah lain. Padahal kasus Lapindo ini seperti saya sebut diatas adalah kasus yang sudah menasional bahkan Internasional. Kenapa sebagai Gubernur DKI saat ini perlu beri perhatian ?
2. Dahulu kala saat Megawati bersemangat Nyapres tahun 2009 (bergandengan dengan PRABOWO), selalu berjanji akan berkunjung ke LAPINDO. Bahkan tahun 2007 pernah sedemikian dekat untuk mewujudkan janjinya tersebut menemui warga Lapindo, echhh ternyata Ibu kita LEWAT SAJA (baca disini). Dengan berbagai alasan yang dikemukakan masa itu (kata arek suroboyo, ALAS IKU OMBO hehehe). Akhirnya sampai detik ini yang saya tahu, Megawati ketum PDI-P belum pernah sekalipun melihat kesusahan Rakyat LAPINDO. Entah dengan alasan apa kali ini menugaskan PETUGAS PARTAI, sang Capres Jokowi untuk perlu berkunjung hari ini kesana ?
Dan yang saya tahu lagi, PDI-P bukanlah partai yang cocern mengurus LAPINDO (CMIIW) baik dipusat malalui Fraksi PDI-P di DPR-RI, maupun di DPRD Jawa Timur dan DPRD Sidoarjo. Justru PKS (Partai Keadilan Sejahtera) adalah partai yang paling konsisten memperjuangkan nasib warga korban Lumpur Lapindo, bahkan berani bersebarangan KERAS dengan pemerintahan SBY saat masih berkoalisi (2009-2014).
PKS lah, bukan PDI-P, yang menginstruksikan kader-kadernya membantu korban Lapindo baik secara langsung ditangah masyarakat (baca disini) maupun melalui advokasi dan jalur pilitik (baca disini). Bahkan dalam pembahasan APBN 2013, PKS lah yang lantang bersuara tentang kemunculan pasal 9 yang membebankan pada negara untuk menanggung pembayaran Gantu Rugi Lapindo (baca disini). Kemana PDI-P selama ini ? bahkan soal APBN 2013, Pramono Anung Wakil Ketua DPR RI masa itu membela diri, dia kecolongan atas pasal 9 tersebut, TIDAK MEMPERHATIKAN…… aneh ya, kenapa sekarang memperhatikan, apa mau merayu korban Lapindo di Pilpres ?
3. Kenapa bisa terjadi kasus LAPINDO yang berlatur larut.
Kenapa ada proses pengeboran yang bisa dilakukan dengan tanpa menggunakan Selubung, diantara penyebab terjadi kebocoran dan meluapnya Lumpur di daerah pengeboran. Mau tahu sebabnya ?
KARENA SAAT MEGAWATI BERKUASA, dia terbitkan UU No.UU Migas No 22 tahun 2001. Munculnya UU Migas No. 22/2001 itulah awal dari lemahnya fungsi kontrol pemerintah terhadap industri migas termasuk PT. Lapindo Brantas. Lemahnya kontrol pemerintah ini pula yang memberikan andil terhadap berlarut-larutnya penyelesaian semburan lumpur Lapindo secara lebih adil.
Selain itu, dengan UU Migas  No 22/2001 itu misalnya, BP Migas (sebelum almarhum menjadi SKK MIGAS) dibuat tidak berdaya dalam mengawasi prosedur pengaboran Lapindo, termasuk prihal pemasangan casing dalam proses pengeboran. Dengan payung hukum UU Migas No 22/2001 itu misalnya proses pencarian informasi untuk mengungkap kejadian sebenarnya dari semburan lumpur menjadi terhalang. Dalam UU itu memang diatur dan dijamin soal kerahasiaan data dan informasi seputar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.
Nach ada yang bisa bantu jelaskan, Ngapain Jokowi Blusukan ke LAPINDO siang ini ?
Sumber : Kompasiana
Share this article :

Kiprah Kader PKS

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM OPINI

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM INSPIRASI

Arsip lain Kategori ini »

KUMPULAN KULTWEET

Arsip lain Kategori ini »
Published by : PKS Dau ~ Indonesia
Copyright © 2013. PKS Dau ~ Indonesia - All Rights Reserved
Created and Support by A.M.C. Purnama
Proudly powered by Blogger