Home » » Alhamdulillah, Pemerintah Turki Cabut Larangan Berjilbab yang diberlakukan Mustafa Kemal Ataturk

Alhamdulillah, Pemerintah Turki Cabut Larangan Berjilbab yang diberlakukan Mustafa Kemal Ataturk

Dipublikasikan Oleh PKS Dau pada Selasa, 01 Oktober 2013 | 08.03

KAIRO - Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan yang mencabut larangan berjilbab di lembaga-lembaga negara di negara tersebut.

"Itu keputusan terpuji dan berani untuk memberi hak kepada kaum Muslimah di negara itu," kata Prof Nassar dalam perbincangan dengan Antara di Universitas Al Azhar.

PM Erdogan pada Senin (30/9) menetapkan pencabutan larangan pemakaian jilbab di lembaga-lembaga negara bagi pegawai negeri sipil, kecuali hakim, jaksa, polisi dan tentara. Prof Nassar, yang sebelumnya mengecam sikap PM Edogan yang dianggapnya mencampuri urusan dalam negeri Mesir, menilai jilbab merupakan hak asasi bagi Muslimah untuk dijalankan sebagai kewajiban agama.

"Saya memang menolak sikap campur tangan PM Erdogan terhadap masalah dalam negeri Mesir, tapi kali ini saya mendukung dia untuk kepentingan hak asasi Muslimah," kata guru besar Sejarah dan Kebudayaan Islam di Universitas Al Azhar tersebut.

Syeikh Nassar merujuk pada kritikan keras PM Erdogan terhadap sikap Syeikh Agung Al Azhar Prof Dr Syeikh Ahmed Al Tayeb yang mendukung kudeta pelengseran Presiden Mohamed Moursi pada 3 Juli silam. Kritikan Kepala Pemerintahan Turki itu menimbulkan reaksi keras di Mesir karena dianggap mencampuri urusan politik dalam negeri Mesir sehingga menimbulkan kerenggangan hubung diplomatik kedua negara.

Cendekiawan Muslim Mesir Fahmi Huweidi juga menyampaikan pujian senada. "Meskipun pencabutan larangan berjilbab itu terlambat dilakukan PM Erdagon, tapi itu menunjukkan langkah maju bagi Turki untuk mencairkan peraturan ketat warisan Attaturk," katanya.

Beberapa waktu sebelumnya, Ketua Serikat Pegawai Negeri, Ahmet Gundogdu, mengkonfirmasikan pengumpulan 12 juta tanda tangan untuk menentang berlanjutnya larangan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah serta larangan merekrut pegawai yang berjilbab di instansi pemerintah.

IRNA melaporkan, Gundogdu mengatakan sebanyak 12,3 juta tanda tangan telah dikumpulkan dari berbagai provinsi negara ini dalam rangka menentang larangan pemakaian jilbab di instansi pemerintahan dan sekolah. Tanda tangan tersebut akan diserahkan kepada kantor Perdana Menteri Turki.

"Sekarang saatnya kantor perdana menteri dan parlemen Turki mengambil keputusan mengakhiri larangan tersebut,'' ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Turki menetapkan berbagai kebijakan sekulerisme di saat mayoritas warganya beragama Islam dan kaum perempuannya mematuhi kewajiban dalam Islam untuk mengenakan jilbab.

Huweidi menggarisbawahi penerapan sikularisme oleh Presiden Turki Mustafa Kemal Ataturk termasuk pelarangan berjilbab di lembaga-lembaga negara telah berlangsung sejak tahun 1920-an. [ROL]
Share this article :

Kiprah Kader PKS

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM OPINI

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM INSPIRASI

Arsip lain Kategori ini »

KUMPULAN KULTWEET

Arsip lain Kategori ini »
Published by : PKS Dau ~ Indonesia
Copyright © 2013. PKS Dau ~ Indonesia - All Rights Reserved
Created and Support by A.M.C. Purnama
Proudly powered by Blogger