Home » » PKS minta Perusahaan segera Bayarkan THR ke Pekerja dan Buruh

PKS minta Perusahaan segera Bayarkan THR ke Pekerja dan Buruh

Dipublikasikan Oleh PKS Dau pada Sabtu, 03 Agustus 2013 | 04.43

JAKARTA – Meski hari raya Idul Fitri sudah di depan mata, ternyata masih banyak perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) ke karyawannya. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diminta untuk turun tangan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan nakal itu. 

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Indra mengatakan sesuai Permen Nakertrans No. PER.04/MEN/1994 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, THR sebesar minimal 1 bulan upah merupakan hak buruh atau pekerja. THR wajib dibayarkan oleh perusahaan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya. 

“Namun demikian berdasarkan info yang saya terima dan pantauan yang ada sampai hari ini, yang merupakan hari terakhir pembayaran THR, masih banyak terjadi penyimpangan,” ucap Indra di Jakarta, Jumat (2/8/2013). 

Indra memaparkan penyimpangan yang terjadi yakni adanya perusahaan yang tidak membayarkan THR. Apa pula perusahaan yang membayar THR tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Terakhir, marak praktik yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing dan perusahaan yang mempekerjakan pekerja kontrak, dengan memberhentikan kontrak pekerjanya sebelum hari raya untuk menghindari pembayaran THR dan kerap mengangkat mereka kembali setelah Lebaran,” imbuh Indra. 

Pengabaian pembayaran THR, lanjut Indra, merupakan kezaliman atas hak pekerja atau buruh dan sekaligus bentuk pengabaian dan mengangkangi peraturan perundang-undangan yang ada. Persoalan THR yang terjadi dari tahun ke tahun seharusnya diantisipasi sejak dini oleh Kemenakertrans. 

“Seharusnya pengawasan pada tahun ini lebih ditingkatkan, sebab dengan adanya kebijakan pemerintah SBY yang menaikan harga BBM berimbas pada naiknya harga seluruh komoditas pangan pokok, transportasi, dan barang-barang lain. Pekerja mendapatkan dampak langsung dari kenaikan BBM. Beban hidup yang ditanggung pekerja semakin tinggi sehingga kebutuhan mereka atas THR jadi sangat tinggi,” kata Indra. 

Dengan kondisi itu, Indra menyatakan Menakertrans dan semua kepala dinas tenaga kerja untuk proaktif dan turun ke lapangan dalam rangka memastikan para pengusaha membayarkan THR kepada para pekerjannya,memastikan peraturan yang ada dijalankan secara penuh oleh pengusaha serta memberikan sanksi tegas sebagai efek jera atas pelanggaran tersebut. (kompas/pksdau)
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Kiprah Kader PKS

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM OPINI

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM INSPIRASI

Arsip lain Kategori ini »

KUMPULAN KULTWEET

Arsip lain Kategori ini »
Published by : PKS Dau ~ Indonesia
Copyright © 2013. PKS Dau ~ Indonesia - All Rights Reserved
Created and Support by A.M.C. Purnama
Proudly powered by Blogger