Home » » Kabinet Kudeta Mesir Kalap, Beri Mandat Polisi untuk Menghentikan Unjukrasa dengan Segala Cara

Kabinet Kudeta Mesir Kalap, Beri Mandat Polisi untuk Menghentikan Unjukrasa dengan Segala Cara

Dipublikasikan Oleh PKS Dau pada Kamis, 01 Agustus 2013 | 22.46

Kairo - Kabinet kudeta Mesir telah menugaskan polisi untuk mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk mengakhiri protes oleh pendukung presiden terpilih Muhammad Mursi, memperingatkan bahwa demonstrasi tersebut menimbulkan ancaman keamanan nasional.

“Kelanjutan dari situasi berbahaya di Raba’ah Al Adawiyah dan Nahdhah Square, dan konsekuensi terorisme dan blokade jalan tidak lagi diterima mengingat ancaman itu terhadap keamanan nasional,” kata sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Rabu.

Menyusul pengumuman itu, Departemen Luar Negeri AS mendesak Mesir untuk menghormati hak untuk berkumpul secara damai. Pendukung Mursi ini telah memilih berkemah di kedua lapangan tersebut menuntut pemulihan legitimasi Mursi.

“Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi dan mengakhiri bahaya ini, dan tugas Menteri Dalam Negeri untuk melakukan semua yang diperlukan dalam hal ini, sesuai dengan konstitusi dan hukum,” kata pernyataan itu.

Al Jazeera   melaporkan dari Kairo, pernyataan dari pemerintah tidak menghalangi para pengunjuk rasa untuk hadir di kedua lapangan tersebut.

“Meskipun keputusan Kabinet untuk menghapus aksi duduk, aliran orang yang datang ke sana sudah ramai di Rabaa di Kota Nasr.”

Amnesty International mengatakan keputusan pemerintah untuk memberi mandat pasukan keamanan untuk mengakhiri aksi unjuk rasa pro-Mursi adalah “resep untuk pertumpahan darah lebih lanjut”.

“Mengingat catatan pasukan keamanan kepolisian Mesir dalam menghadapi demonstrasi dengan penggunaan kekuatan mematikan secara rutin yang berlebihan dan tidak beralasan. Pengumuman terbaru ini memberikan meterai persetujuan untuk penyalahgunaan lebih lanjut,” kata Hassiba Hadj Sahraoui, wakil direktur untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty.

Beberapa menit sebelum pemerintah mengumumkan pernyataan, pihak berwenang mengatakan mereka telah resmi menyeret pemimpin Ikhwanul Muslimin, Muhammad Badi’, dan dua pejabat senior lain gerakan itu ke pengadilan atas tuduhan menghasut kekerasan. (FimadaniNews)
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Kiprah Kader PKS

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM OPINI

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM INSPIRASI

Arsip lain Kategori ini »

KUMPULAN KULTWEET

Arsip lain Kategori ini »
Published by : PKS Dau ~ Indonesia
Copyright © 2013. PKS Dau ~ Indonesia - All Rights Reserved
Created and Support by A.M.C. Purnama
Proudly powered by Blogger