Home » » Dakwaan Terhadap LHI Ngawur dan Kabur

Dakwaan Terhadap LHI Ngawur dan Kabur

Dipublikasikan Oleh PKS Dau pada Rabu, 03 Juli 2013 | 06.31

Ada beberapa catatan penting saat membandingkan antara dakwaan dan eksepsi untuk LHI yang jika dibaca secara seksama akan tampak ganjil.

Keganjilan pertama, KPK dalam menangani proses hukum kasus ini terlihat jelas di bawah arahan bukan atas nama keadilan, tapi arahan atas sebuah kepentingan.

Ada upaya pihak tertentu untuk melokalisir kasus ini. Terlihat jelas dari dakwaan yang tidak secara lengkap dibacakan, tidak sinkron dengan BAP, berikut penjelasannya:
  • Dalam BAP muncul beberapa nama seperti Hatta Rajasa, Setyo Novanto dll yg merupakan org2 diluar PKS nggak muncul dlm dakwaan
  • Sebaliknya jika sangkut PKS, PU jabarkan dgn lengkap nama2 seperti Soeripto, Sus, bahkan sampe Ust Hilmi. Lengkap banget
  • Kedua, ps dakwaan TPK yaitu 12a, ps 5 dan ps 11 di dlmnya diatur jabatan & kewenangan yg melekat dg posisi sbg PNS / pnyelenggara negara
  • Artinya jabatan yg jd alasan KPK ajukan LHI sbg tsk adalah sebagai penyelenggara negara yaitu seorang anggota DPR yg duduk di komisi I
  • Dlm dakwaan, PU memasukan jabatan LHI sbg Ketua parpol disamping jabatan dia sbg anggota DPR. Apa jabatan ketua parpol jbtn setara PNS?
  • Baca utuh nota dakwaan, disana gak diketemukan aktifitas LHI sbg anggota DPR dlm tiap kejadian yg direkontruksi PU. Smua sbg ketua parpol
  • Unsur suap yg didakwakn ke LHI sbg pnyelenggara negara dg kewenangan di dlmnya gak ditulis oleh PU krn LHI emg nggak berwenang dlm quota
  • Sadar dgn ikatan LHI sbg ketua parpol dg kasus ini, PU masukn jabatan LHI sbg ketua parpol pdhl ketua prapol bukan objek pidana TPK
  • Masukan jabatan LHI sbg ketua parpol bersama dgn jabatan dia sbg seorang anggota DPR dlm dakwaan adlh kekeliruan vatal dari seorang JPU.
  • Ketiga, Dgn 3 dakwaan alternatif tsb PU dakwa LHI dgn perbuatan mempengaruhi pejabat kementan stlh PU anggap LHI terima suap/janji
  • Selanjutnya PH LHI dlm eksepsinya keberatan dgn dakwaan PU krn rumusan trading in influence dlm dakwaan tdk dikenal dalam tipikor
  • Mempengaruhi atau uitlokking yaitu sengaja membujuk suatu perbuatan sesuai ps 55 KUHP harus terpenuhi hubungan kausalitas pd kedua pihak
  • Krn dakwaan thd LHI adlh pengaruhi, maka hubungan sebab akibat antara LHI dg pjabat kementan hrs terpenuhi scara sempurna. Faktany tdk
  • Pjabat kementan gak pernah dikabarkan terpengaruh dg LHI karena prmintaan tambah quota impor u/ indoguna justru 2 kali ditolak kmentan
  • 3 psl dakwaan Baik dakwaan terima suap / mempengaruhi pejabat kementan gak memenuhi unsur2 secara sempurna sehingga dakwaan itu obscuur
  • Dakwaan TPK dr PU kabur karena nggak penuhi unsur jabatan dan kewenangan serta mmpengaruhi tdk dikenal dlm TPK selain tdk ada kausalitas
  • Mohon maaf nggak bisa saya jabarkan secara detil krn keterbatasan karakter. Inti dari dakwaan PU ada pada poin 19. Selanjutnya TPPU:
  • Selanjutnya mengenai dakwaan TPPU LHI yg superduper nyeleneh dan janggal karena nggak penuhi norma2 hukum yg seharusnya dijalankan JPU
  • Inti dakwaan TPPU thd LHI adlh didakwa tlh lakukan pencucian uang dr hasil terima gratifikasi sebesar kurang lebih 18 M tempus 2004-2013
  • Kejanggalannya adalah PU nggak menyebut Predicate crime dr TPPU di dlm dakwaan. Sebagian besar konstruksi PU berada pada th 2004-2009
  • PU gak cermat karena dlm nota dakwaan hanya menulis LHI sbg anggota DPR 2009-2014, sedang konstruksi yg dibangun KPK antara 2004-2013
  • Eksepsi mempertanyakan proses penyidikan TPPU yg nggak sesuai dgn norma2 yg tercantum dlm UU TPPU karena gak sertakan pidana asal
  • alejandro_law17 1 day ago
  • Selama ini TPK yg disidik dan didakwaan kpd LHI adalah suap senilai 1,3 M yg nggak terjadi secara sempurna karena uang tdk sampai ke LHI
  • Sangat jelas bahwa jika perkara suap senilai 1,3 M dianggap sbg predicate crime TPPU, nggak memenuhi syarat krn LHI nggak pernah terima
  • Lalu atas dasar profiling LHI pd LHKPN KPK kembangkan TPPU karena berdasarkan kecurigaan adanya transaksi mencurigakan
  • Dakwaan TPPU LHI tdk penuhi prosedur hkm yg benar krn berdasar ps 74 UU TPPU penyidik yg berwenang tangani TPPU adlh mrk yg tangani PC
  • Berdasar ps 74 hanya penyidik yg menangani PC yg bisa menangani TPPU. Apa PC LHI? jawabnya gak ada krn suap senilai 1,3 tdk sempurna
  • Selama ini banyak beredar pemahaman yg salah saat interpretasi ps 69 melalu frasa "pidana asal tdk wajib dibuktikan trlebih dahulu"
  • Maksud dr ps 69 yg nyatakan PC tidak wajib dbuktikan "terlebih dahulu" adlh PC didakwakan bersamaan secara kumulatif dg TPPU tanpa hrs..
  • .. menunggu proses pembuktian PC selesai terlebih dahulu. Jd PC tetap harus ada krn Pidana asal dgn TPPU adlh 2 mata koin yg gak trpisah
  • PC LHI suap senilai 1,3 M? bukan. Gratifikasi senilai 18 M? bukan juga karena gratifikasi gak pernah disidik sbg PC artinya tdk ada TPPU
  • Jadi keliru jika siapapun anggap TPPU adalah pidana yg berdiri sendiri tanpa PC. PC adalah sarat mutlak seorang penyidik u/ msk ke TPPU
  • Ada pihak yg jadikan kasus yudi hermawan yg trjadi th 2009 dimana TPPU dipidana tanpa PC sbg yurisprudensi, itu dulu sebelum ada UU TPPU
  • Kasus WON dan bahasyim selalu jd acuan dimana TPPU bisa didakwakan tanpa PC. Ini juga salah karena PC Won dan bahasyim trjadi sempurna
  • Dalam TPPU, LHI bukan sbg pelaku PC. Dia sbg penerima aliran dana yg dugaan PC-nya sama sekali nggak diproses sbg sebuah tindak pidana
  • Saya yakin dakwaan untuk LHI baik tipokor sbg yg dianggap PC maupun TPPU nggak akan bisa dibuktikan oleh PU di persidangan
  • Ilustrasi sederhana adalah PC senilai 1,3 M, maka TPPU senilai 1,3 M, bukan 18 M lainnya yg ditemukan saat penyidikan. Gmn dgn 18 M tsb?
  • 18 M diluar pidana asal adalah harta yg harus dibuktikan dgn cara pembalikan beban pembuktian sbg harta yg legal oleh terdakwa LHI
  • Jika LHI mampu buktikan 18 M adlh harta yg legal, LHI bebas murni. Jika tdk, haerta yg tdk bisa dibuktikan dirampas secara perdata..
  • ... sebagai harta ilegal secara perdata sesuai prinsip illicit enrichment tanpa konsekuensi pidana apapun karena PC nggak bs dibuktikan
  • Poin eksepsi lain adlh keberatan PH thd berbagai kesalahan prosedural mulai penetapan tsk, penyadapan atau penyitaan serta stigmatisasi
  • Penting poin 44 diutarakan PH meski sy gak yakin hakim mau dengar kesalahan2 prosedur tsb krn KPK berkali2 lakukan itu dan dianggap bnr
  • Jika hakim cerdas & fair bekerja tanpa tekanan, sy yakin LHI bebas murni. Ada tekanan, ketakutan hakim thd stigmatisasi LSM2, lain soal
  • Simpul2 kepentingan dalam kasus LHI polanya telah terbaca dengan jelas. LHI digarap bukan atas nama keadilan, tapi kepentingan.
  • Kepentingan siapa? Tanya kepada presiden @SBYudhoyono barangkali beliau tahu. xi xi xi


_____________
*by: @alejandro_law17
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Kiprah Kader PKS

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM OPINI

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM INSPIRASI

Arsip lain Kategori ini »

KUMPULAN KULTWEET

Arsip lain Kategori ini »
Published by : PKS Dau ~ Indonesia
Copyright © 2013. PKS Dau ~ Indonesia - All Rights Reserved
Created and Support by A.M.C. Purnama
Proudly powered by Blogger