Home » » Diskusi Membedah Dakwaan LHI Bersama Pakar Hukum

Diskusi Membedah Dakwaan LHI Bersama Pakar Hukum

Dipublikasikan Oleh PKS Dau pada Minggu, 30 Juni 2013 | 08.58

Hari ini, Sabtu 29 Juni 2013 ada diskusi “Membedah Dakwaan LHI” pembicaranya Prof DR Eddy Hiariej, Chudry Sitompul, SH. MH. Di Restoran Pulo Dua deket DPR, saya InsyaAllah hadir..”@alejandro_law17: @thofa_2020 @ridlwanjogja dimana? Saya lagi di kampung bro”
  1. Acara Membedah Dakwaan LHI ini baru saja dimulai..dengan moderator saudara Taufik Riyadi dr Komite Pemantau- KPK..KPKPK..
  2. Tori : KPK sbg lembaga extraordinary,lembaga superbody sangat rawan sekali terjadi abuse of power..publik perlu mengawasi kerja & kinerjanya
  3. Tori ; fungsi utama KPK telah bergeser fungsinya menjadi lembaga penindakan..
  4. Pembicara pertama Chudry Sitompul,SH.MH Ketua Hukum Acara UI ; bagi masy awam bnyk yg tdk mengerti ttg proses hukum dan apa itu srt dakwaan
  5. Chudry Sitompul : siapa yg mendakwa atau mendalil wajib membuktikan apa yang didakwakan atau apa yg didalilkan..itulah tugas Penuntut Umum
  6. Chudry Sitompul ; dakwaan jaksa penuntut umum harus jelas identitas org yg didakwa & dakwaannya tdk boleh berubah-ubah dakwaannya..
  7. Chudry Sitompul ; Tugas peradilan 1.memberikan kepastian hukum & 2.memberikan rasa keadilan,dakwaan harus dibuat berdasarkan 2 hal tsbt
  8. Chudry Sitompul ; semua kejahatan itu pasti ada motifnya, jika tdk ada motifnya maka itu adl ketidaksengajaan, motif itu perlu jelas..
  9. Chudry Sitompul : yang tahu jelas ttg suatu perkara atau kasus adl tersangka/pelaku & saksi, tugas jaksa memberikan gambaran yg utuh & benar
  10. Chudry Sitompul ; Surat Dakwaan itu sama seperti laporan jurnalis memenuhi syarat yg jelas ttg 5W + 1Hnya tdk boleh samar2 surat dakwaan..
  11. CH ; surat dakwaan itu sebetulnya tdk susah2 amat, surat dakwaan pun ada yg tunggal dan berlapis..
  12. CH ; semakin dakwaan dibuat berlapis dan kumulatif maka jaksa itu semakin tdk yakin dalam membuat dakwaan..
  13. CH ; Jaksa itu adl bagian dari eksekutif atau bagian juga dari pemerintah krn Jaksa Agung itu diangkat oleh presiden..
  14. CH : betul KPK itu independen tetapi ternyata Jaksa Penuntut Umum masih merupakan hak tunggal dari Kejaksaan Agung..jadi pertanyaan besar ??
  15. CH : lalu apakah surat dakwaan jaksa penuntut umum itu murni hukum atau ada motif politik hukum..krn sekali lagi Jaksa itu bagian eksekutif
  16. CH ; lalu ketika skrg sdh mendekati tahun politik, bukan tdk mgkn tuntutan yg ada bernuansa motif politik..
  17. CH ; kita bisa lihat content analisis bagaimana surat dakwaan KPK terhadap LHI dibanding surat dakwaan dengan tersangka kasus lainnya..
  18. CH : pada kasus LHI ini adl bagian proses yg kritis thdp KPK, nonsens apa yg dikatakan Jubir KPK bagi kita orang2 yg faham hukum..
  19. CH ; KPK itu jangan jadi Kopkamtib gaya baru semua orang dibuat takut..
  20. CH ; apakah surat dakwaan LHI ini memang murni proses hukum materiil dan formil atau ada motif politik didalamnya..
  21. CH : mengenai TPPU & Korupsi LHI-AF ini, TPPU ini harus jelas tindak pidana utamanya..atau predicat crimenya..
  22. CH : Sejarah TPPU dr Amerika untuk mencegah TPPU dr South America atas kejahatan narkotika yg saat itu dianggap extraordinary crime..
  23. CH ; banyak skrg LSM menganggap orang yg mengkritisi penegakan hukum dianggap tdk mendukung pemberantasan korupsi,pdhl disana ada hak ssorng
  24. CH ; KPK ini menjadi lembaga yg seolah olah keadilan dan kebenaran sdh ada di KPK saja, buat apa ada pengadilan kl begitu..
  25. CH : mengkritisi KPK itu bukan anti KPK dan pro koruptor..
  26. CH : Apakah betul Hakim Tipikor itu netral, doktrin KPK zero terhadap tersangka korupsi utk bebas di pengadilan..
  27. CH ; motif politik hukum Jaksa Penuntut Umum yg merupakan bagian Kejaksaan sbg eksekutif - pemerintah..
  28. CH ; hukum itu ; Yuridis, Sosiologis dan Filosofis tidak berdiri sendiri..
  29. Pembicara selanjutnya lawyer LHI : Bpk Muh Assegaf..sedang menyiapkan nota keberatan terhadap dakwaan LHI..
  30. Muhamad Assegaf ( MA ) : dalam kasus LHI ini kita semua dibuat banyak surprise-surprise yang baru..banyak kejutan2 yg aneh dan janggal..
  31. MA : apakah tertangkapnya AF di hotel Meridien itu adl yg namanya “tertangkap tangan”..
  32. MA : lebih aneh lagi LHI sedang memimpin rapat di DPP PKS dan KPK dateng dgn surat penangkapan..yg diekspose ke publik ” tertangkap tangan”
  33. MA ; kejutan selanjutnya saat ditangkap, lawyer yg ada di DPP meminta utk mendampingi LHI, kata KPK hrs ada surat sbg lawyer..
  34. MA ; berawal dr “tertangkap tangan” 1M kemudian berkembang kemana mana hal tersebut..surat eksepsi tim hukum sedang dibuat..
  35. Adnan Wirawan, tim kuasa hukum LHI : apakah benar pak LHI ini adl penyelenggara negara..padahal posisi LHI adl DPR bkn eksekutif
  36. Adnan W : LHI didakwa bukan tindak pidana korupsi tetapi didakwa membujuk melakukan korupsi..dalam hukum apakah ada pasalnya..
  37. Adnan W ; rumusan dakwaan juga aneh bertebaran pembujukan2 terhadap A,B,C,D,E…njelimet..tdk jelas..
  38. Adnan W : masalah penyadapan, KPK tdk mempunyai wewenang utk melakukan penyadapan krn MK melarang UU NO 8 thn 2011 hrs ada UU khusus..
  39. Adnan W ; KPK melakukan penyadapan dengan SOP yg dibuat sendiri oleh KPK, krn dilarang oleh MK maka hasilnya adl tdk sah..
  40. Adnan W ; TPPU yg didakwakan terhadap LHI sama sekali tdk ada hubungannya dengan masalah import sapi dimana LHI “ditangkap tangan” oleh KPK.
  41. Adnan W ; tuduhan korupsi itu adl pasal karet sama seperti tuduhan subversif pada masa lalu..
  42. Adnan W : orang2 yg ada di BAP tdk ada di dakwaan sehingga ini sangat kuat sekali motif politik di dlmnya krn yg muncul hny dr PKS saja..
  43. Sesi diskusi di buka :1. dr wartwan : mengapa nama Yudi yg kemudian muncul, 2,Adanya dakwaan berlapis dan kumulatif..
  44. Chudry S ; banyak hak2 privasi seseorang yg telah dilanggar..lalu bnyk tuntutan hukum yg tdk ada korelasinya dgn kasus LHI ini..
  45. CH : hak kekebalan jaksa penuntut itu harus dikritisi, harusnya bisa dituntut oleh TSK jika tuntutannya tdk benar, agar jaksa ber-hati2
  46. CH ; Jaksa jangan seenaknya saja menuntut seorang tersangka seperti seorang nelayan yg menebar jala..kita adl negara hukum yg beradab..
  47. CH ; masalah penyadapan itu dibawah UU khusus krn itu menyangkut hak privasi seseorang..tdk boleh sembarangan..
  48. CH ; siapa yg menjamin penyadapan itu sesuai dgn aturan bagaimana hak privasi seseorang, anaknya, keluarganya.
  49. CH ; sadapan menjadi momok yg menakutkan..tujuan mempermalukan seseorang seolah lebih dominan..”Nanti kita buka di pengadilan hsl sadapannya
  50. CH ; Resiko Jaksa terhadap tuntutannya adl terburuk di tolak oleh hakim, lalu bagaimana dengan hak2 terdakwa yg sdh dipermalukan..
  51. CH : kita bernegara itu perlu check and balances..kita blm sampai tujuan baru di awal2 tujuan kita bernegara..
  52. CH : dalam negara demokrasi prinsipnya semua lembaga harus dapat dikontrol tidak ada lembaga yg tdk bs dikontrol termasuk KPK..
  53. Muh Assegaf ; Yudi Setiawan adl tokoh yg entah darimana lalu muncul di TV bak seorang dosen yg sedang menjelaskan di white board..
  54. Muh Assegaf : Yudi Setiawan adl seorang tahanan yg dengan senyumnya dan dengan santainya menjelaskan bak seorang dosen…dan ditayangankan
  55. Muh Assegaf ; aneh bin ajaib seorang tahanan bisa diberi akses ke TV2 dan media2 ditayangkan berulang-ulang..motifasi jelas politik..
  56. Muh Assegaf ; Yudi Setiawan ditayangkan berulang-ulang di TV milik ketua umum parpol, target utama jelas mendiskreditkan PKS..
  57. Penanya ; jaksa2 yg profesional bnyk yg tdk mau untuk mendakwa kasus2 yg tdk jelas seperti ini, tugas tim hukum bwt jaksa malu,hakim yakin..
  58. Penanya ;KPK saat ini sedang masuk ke dalam arus besar politik..mnrt jurnal peradilan..institusi extraordinary dijalankan oleh org2 ordinary
  59. Penanya ;pakar2 hukum telah memberikan pandangan2 hukumnya, KPK lebih asyik dengan SOP2nya dan sadapan2nya..
  60. Penanya : Yudi Setiawan dimasukkan dlm wacana Corporate Crime, yg tdk ada kaitannya dengan konstruksi hukum LHI ini..
  61. Penanya : apakah hakim berani berbeda dengan media yg seolah dr awal sdh menempatkan LHI salah..
  62. Penanya ; akademisi, dan pakar2 hukum harus mengkaji secara serius kasus hukum LHI ini, jangan sampai peradilan digiring oleh opini media..
  63. Penanya : akademisi dan pakar2 hukum harus mencegah agar peradilan2 sesat yg bersasarkan penggiringan opini media tdk terjadi..
  64. Penanya : masalah penyadapan ini adl Vacum of Law atau adanya kekosongan hukum, KPK melakukan penyadapan tersebut scr ilegal..dgn dasar SOP
  65. Penanya : Penyadapan itu bukan perkara internal KPK saja, karena menyangkut kepentingan publik..kekosongan hukum penyadapan ini hrs jelas..
  66. Penanya ; dapatkah kita masyarakat menggugat masalah penyadapan ini yg tdk diatur oleh UU dan hasil2 penyadapannya batal demi hukum..
  67. Penanya : kasus Bibit-Chandra mnrt Kapolri di DPR sdh P21 tapi krn ada tekanan publik dan opini akhirnya pres mengeluarkan deponering.
  68. Penanya : penggiringan opini publik ini digerakkan dan dikoordinasikan oleh LSM2 dan media, harusnya diselesaikan di pengadilan
  69. Penanya : masalah pertemuan Chandra Hamzah ke rumah Nazarudin, lalu masalah komite etik yg kmrn terkait Abraham Samad solusi tdk jelas..
  70. Penanya ; Opini yg ada skrg hny satu arah dr KPK dan LSM2 yg mendukung KPK oleh media pula tentunya..
  71. Chudry S : agak ragu juga kita kalau dakwaan kejaksaan oleh jaksa penuntut umum tdk ada muatan hukum..
  72. Chudry S : KPK itu hanya subsistem dlm sistem hukum politik yg lebih besar..
  73. Chudry S ; coba masalah Yudi Setiawan ditanyakan ke Wamenkumham Denny Indrayana yg suka sidak2 apakah boleh seorang tahanan live di TV,.
  74. Chudry S ; silahkan dilakukan content analisis kasus LHI ini terhadap Anas Urbaningrum yg sama2 Ketum Partai..
  75. Chudry S : jangan2 ini tdk hanya utk menjelekkan PKS saja, tetapi bisa juga mengarah menjelekkan Islam secara lebih luas..
  76. Chudry S ; pengadilan juga sdh melakukan uji materiil..
  77. Chudry S : masalah penyadapan UU yg tdk ada aturannya, KPK lgsg masuk membuat SOP utk perkara yg sepenting itu & menyangkut hak seseorang
  78. Chudry S ; satu2nya cara masalah penyadapan ini adl dibawa ke MK krn menyangkut hak2 konstitusi warga negara..
  79. Maaf tadi BB mati kehabisan baterai..acara sdh selesai..ada bbrp point lg yg sempat dicatat..
  80. Chudry S ; KPK adl lembaga yg lahir karena lahirnya UU sehingga dalam menjalankan aktifitasnya hrs lah berdasarkan UU..
  81. Faisal, tim kuasa hukum LHI ; BW komisioner KPK pernah mengatakan…institusi2 yg memiliki kekuasaan besar berpotensi melakukan korupsi..
  82. Faisal ; lalu bagaimana skrg dgn KPK yg memiliki kekuasaan yg sangat besar bahkan superbody apakah tdk berpotensi abuse of power..
  83. Taufik Riyadi ketua KPKPK ; kita semua lihat seluruhnya proses hukum yg berjalan pada kasus LHI ini..
  84. Taufik Riyadi ; & kami akan lihat juga kerja2 KPK pada penanganan kasus2 lainnya, penanganan korupsi hrs sesuai UU..
  85. Taufik Riyadi : pemberantasan korupsi harus dilandasi oleh keadilan dan bukan oleh kebencian..
  86. Semoga demokrasi & demokratisasi kita dapat berjalan dengan baik..
  87. Sekian livetweet diskusi “Membedah Dakwaan LHI” ini..mksh..semoga bermanfaat bagi kita semua.


  88. *http://politik.kompasiana.com/2013/06/30/diskusi-membedah-dakwaan-lhi--569640.html
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Kiprah Kader PKS

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM OPINI

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM INSPIRASI

Arsip lain Kategori ini »

KUMPULAN KULTWEET

Arsip lain Kategori ini »
Published by : PKS Dau ~ Indonesia
Copyright © 2013. PKS Dau ~ Indonesia - All Rights Reserved
Created and Support by A.M.C. Purnama
Proudly powered by Blogger