Home » » Anggaran Rp155 M Lapindo, Cara Pemerintah Jinakkan Golkar

Anggaran Rp155 M Lapindo, Cara Pemerintah Jinakkan Golkar

Dipublikasikan Oleh PKS Dau pada Rabu, 19 Juni 2013 | 07.34

JAKARTA - Gelontoran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp155 miliar sebagai penanggulangan bencana lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur, dituding sebagai bentuk 'penjinakan' pemerintah untuk Partai Golkar agar menyetujui kebijakan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan memberikan Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLSM) pada masyarakat.  

"Golkar biasanya sangat kritis, tapi gara-gara duit Rp155 miliar, makanya dia mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM. Saya menilai itu sebagai upaya menjinakkan Golkar," ujar Kooordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi, saat berbincang dengan Okezone, Selasa (18/6/2013).

Dikatakan Uchok, pemberian kursi menteri bagi partai Golkar, tak cukup membuat partai berlambang pohon beringin itu dapat serta merta menyetujui APBNP yang di dalamnya terdapat anggaran BLSM sebagai kompensasi atas kenaikkan BBM. "Makanya dia (Golkar) melempem sekarang ngadepin Demokrat selaku pemerintah," terangnya.

Berbeda dengan apa yang didapatkan Golkar, Partai Keadilan Sejahtera yang juga tergabung dalam koalisi, dengan tegas menyatakan penolaknnya terhadap kenaikan BBM. "Kalau PKS kan cuma dapet jatah menteri, enggak ada lebihan lainnya, makanya dia tetep kekeuh menolak," tutupnya.

Sebelumnya, Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsudin mencoba mengklarifikasi kecurigaan publik dengan penegasan bahwa tidak ada deal politik antara partainya dan Golkar. "Iya, saya jamin (tidak ada deal politik)," katanya saat ditemui di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurut dia, pengalokasian anggaran terhadap korban lumpur Lapindo merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyat. Pasalnya, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap masyarakat yang sedang menderita. "Kita tidak bisa terlalu straight itu urusan Lapindo, apalagi kita biarkan mereka menderita, kemudian pemerintah berpangku tangan, kan itu tidak bisa. Harus ada langkah untuk mengatasi penderitaan mereka," tukasnya.

Alokasi anggaran Rp 155 miliar itu, terdapat Dalam Pasal 9 APBN-P tahun 2013 berbunyi; untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013. (OkeZone)
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Kiprah Kader PKS

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM OPINI

Arsip lain Kategori ini »

KOLOM INSPIRASI

Arsip lain Kategori ini »

KUMPULAN KULTWEET

Arsip lain Kategori ini »
Published by : PKS Dau ~ Indonesia
Copyright © 2013. PKS Dau ~ Indonesia - All Rights Reserved
Created and Support by A.M.C. Purnama
Proudly powered by Blogger